Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

Advertisement

ARTIKEL 9-14 (6 artikel)

@anantapost2025

ARTIKEL

ARTIKEL SLIDE

Minggu, 22 November 2026

Bupati Ketapang Siapkan Bonus untuk Peraih Emas Porprov XIV Kalbar 2026

Bupati Ketapang Alexander Wilyo saat menyampaikan komitmennya memberikan bonus kepada atlet Kabupaten Ketapang yang berhasil meraih medali emas pada Porprov XIV Kalbar 2026.

Anantapost.com – Ketapang, Kabar baik bagi para atlet Kabupaten Ketapang yang berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan bonus bagi atlet yang berhasil membawa pulang medali emas.

Meski belum mengungkapkan besaran bonus yang akan diberikan, Alexander menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah daerah terhadap perjuangan para atlet dalam mengharumkan nama Kabupaten Ketapang.

"Bonus sudah saya siapkan. Bagi atlet kita yang berhasil meraih medali emas, pemerintah daerah akan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih," ujar Alexander kepada Suara Ketapang, Minggu (22/11/2026).

Tak hanya melalui pemerintah daerah, Alexander juga menyatakan komitmennya untuk memberikan bonus secara pribadi kepada atlet Ketapang yang sukses meraih medali emas pada cabang olahraga pencak silat.

Pemberian bonus pribadi tersebut merupakan bentuk dukungannya terhadap perkembangan olahraga pencak silat, mengingat dirinya juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kalimantan Barat.

"Untuk atlet pencak silat yang berhasil meraih medali emas, saya juga akan memberikan bonus secara pribadi," tegasnya.

Alexander menambahkan, apresiasi tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh atlet agar terus menunjukkan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung.

Menurutnya, perjuangan para atlet tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, serta menjalani berbagai persiapan demi membawa nama baik Kabupaten Ketapang di tingkat provinsi.

"Ini untuk anak-anak kita yang sudah berjuang membawa nama Ketapang. Mereka telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk meraih prestasi. Tentu perjuangan seperti ini patut kita hargai dan apresiasi," pungkasnya.***(red) 


Jumat, 20 November 2026

Bupati Alexander Wilyo Pastikan Pemkab Ketapang Kawal Program UMKM agar Tepat Sasaran

Bupati Ketapang Alexander Wilyo meninjau produk UMKM lokal dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Ketapang, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan produk unggulan daerah.

Anantapost.com - Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen mengawal pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dilakukan agar bantuan dan kemudahan yang diberikan benar-benar menyentuh masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro bertema Legal, Terlindungi, Berdaya bersama Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, di halaman Hotel Borneo Ketapang, Jumat (20/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Alexander menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri UMKM yang telah datang langsung ke Kabupaten Ketapang untuk memberikan informasi sekaligus mendorong penguatan sektor usaha mikro.

Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat melalui kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi pelaku UMKM untuk mengetahui berbagai fasilitas dan kemudahan yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan usaha.
Alexander menilai, sejumlah kebijakan yang dipaparkan Menteri UMKM sangat membantu masyarakat, terutama terkait keringanan bunga pinjaman, kemudahan pengurusan perizinan, serta perluasan akses terhadap pelayanan pemerintah.

"Tadi banyak sekali kemudahan yang nantinya akan diterima oleh pelaku UMKM, seperti penurunan suku bunga dari 20 persen menjadi 8 persen. Ini saya kira sangat membantu," ujar Alexander kepada awak media seusai kegiatan.

Ia menegaskan, berbagai program pemberdayaan UMKM tersebut tidak boleh hanya berhenti pada sosialisasi. Pemerintah daerah harus ikut memastikan implementasinya berjalan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Karena itu, Pemkab Ketapang siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengawal seluruh tahapan pelaksanaan program, termasuk memastikan penerima manfaat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

"Ini nanti akan kita kawal bersama di pemerintah daerah supaya semuanya tepat sasaran dan benar-benar bisa berlaku efektif," tegasnya.

Alexander berharap berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat mampu membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkembang, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat perekonomian masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan.

"Semoga benar-benar membawa berkah untuk kemajuan Ketapang, pembangunan berkelanjutan untuk Ketapang yang maju dan mandiri," pungkas Alexander.***(red) 


Menteri UMKM Bidik Ketapang Bentuk PLUT, Pelaku Usaha Mikro Bakal Dipermudah

Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, menyampaikan sambutan dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro bertema Legal, Terlindungi, Berdaya di Kabupaten Ketapang, Jumat (20/11/2026).

Anantapost.com – Ketapang. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, mendorong Pemerintah Kabupaten Ketapang segera membentuk Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Kehadiran fasilitas tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pelaku UMKM terhadap perizinan, pendampingan, hingga pembiayaan usaha.

Dorongan itu disampaikan Maman saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro bertema Legal, Terlindungi, Berdaya di kawasan Hotel Borneo Ketapang, Jumat (20/11/2026).

Maman mengungkapkan, festival tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai daerah, termasuk Ketapang, yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas legalitas dan pengembangan usaha.

Menurutnya, persoalan mendasar yang masih dihadapi pelaku usaha mikro adalah belum dimilikinya Nomor Induk Berusaha (NIB), izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikat halal, serta minimnya pengetahuan mengenai akses permodalan melalui perbankan maupun program pemerintah.

"Kalau usaha menengah, saya pikir rata-rata sudah terakses terhadap legalitas usaha. Tetapi untuk usaha mikro ini masih banyak yang belum terjamah atau terakses dengan beberapa fasilitas perizinan. Salah satunya NIB, izin PIRT, sertifikasi halal, serta literasi mengenai bagaimana mengakses perbankan ataupun pinjaman usaha," kata Maman.

Ia menyebutkan, Kementerian UMKM menargetkan pembentukan sekitar 108 PLUT pada 2027 yang akan tersebar di tingkat provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kabupaten Ketapang menjadi salah satu daerah yang didorong untuk memiliki pusat layanan tersebut. Pasalnya, hingga kini Ketapang belum mempunyai PLUT sebagai wadah pelayanan dan pendampingan bagi pelaku UMKM.
Melalui fasilitas ini, pemerintah berharap pelayanan dapat menjangkau pelaku usaha hingga tingkat kecamatan sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh informasi, pendampingan, dan mengurus berbagai persyaratan usaha.
Maman juga menilai anggapan bahwa pengurusan izin usaha selalu rumit dan memerlukan waktu lama harus segera diubah.

Ia mengatakan, salah satu penyebab munculnya persepsi tersebut adalah koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang belum berjalan maksimal.
Padahal, sejumlah layanan perizinan kini telah menggunakan sistem digital sehingga prosesnya jauh lebih cepat.

"Masih banyak saudara-saudara kita yang ketika mendengar perizinan, kesan pertama yang muncul adalah rumit, susah, ataupun berbelit-belit. Itu terjadi karena koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sering kali belum terbangun dengan baik," jelasnya.

Ia menegaskan, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) saat ini bahkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 menit melalui sistem yang telah tersedia.

"Contohnya pengurusan NIB, paling lama itu 10 menit karena sekarang semua sudah by system," tambahnya.

Untuk memperluas pelayanan, Kementerian UMKM menyiapkan dua pendekatan, yakni layanan digital melalui sistem Sapa UMKM dan pelayanan tatap muka melalui PLUT.

Menurut Maman, pelayanan langsung tetap diperlukan agar pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital bisa memperoleh pendampingan secara mudah dan maksimal.

Tak hanya persoalan legalitas, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Maman menjelaskan, pemerintah telah memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga beban bunga yang ditanggung pelaku usaha menjadi sekitar 6 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman normal yang rata-rata mencapai 13 hingga 16 persen.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan bunga pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan peserta program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang berada di bawah binaan Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Untuk KUR, Alhamdulillah sudah diberikan keringanan dan disubsidi oleh pemerintah menjadi 6 persen. Kalau bunga normal itu rata-rata sekitar 13 sampai 16 persen. Kemudian untuk usaha ultra mikro yang berada di bawah binaan PNM, selama ini ibu-ibu yang tergabung dalam program Mekaar menerima bunga sekitar 25 persen, sekarang diturunkan menjadi 8 persen," ungkapnya.

Ia memaparkan, jumlah perempuan yang tergabung dalam program Mekaar secara nasional mencapai sekitar 14 juta orang. Sementara di Kalimantan Barat, penerima manfaatnya diperkirakan berkisar 380 ribu hingga 400 ribu orang.
Maman menilai penurunan beban bunga tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam membantu pelaku usaha ultra mikro, terutama perempuan, agar memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan usahanya.

Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Bupati Ketapang Alexander Wilyo serta perbankan dan seluruh mitra yang telah mendukung 
penyelenggaraan festival tersebut.
Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat.

Dengan demikian, semakin banyak pelaku UMKM di Ketapang memperoleh kemudahan legalitas, perlindungan usaha, pendampingan, serta akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usahanya.***(red) 


Kamis, 19 November 2026

Ketapang Harus Kondusif! Laskar Jagadilaga dan TBBR Tegas Tolak Oknum Ormas Pembuat Gaduh

Laskar Jagadilaga bersama TBBR DPD Ketapang berfoto bersama di depan Mapolres Ketapang sebagai bentuk kebersamaan dan komitmen menjaga keamanan serta kondusivitas daerah.

Anantapost.com – Ketapang, Laskar Jagadilaga bersama Tariu Borneo Bangkule Rajangk (TBBR) DPD Ketapang menyatakan penolakan tegas terhadap keberadaan oknum organisasi masyarakat (ormas) dari luar daerah yang berpotensi menciptakan gangguan keamanan dan memicu keresahan di tengah masyarakat Kabupaten Ketapang.
Sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen kedua organisasi dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat di wilayah Kabupaten Ketapang.

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, menegaskan bahwa setiap pihak yang datang dan beraktivitas di Kabupaten Ketapang wajib menghormati nilai-nilai kehidupan masyarakat setempat serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu ketenteraman daerah.

"Kami tidak ingin ada oknum ormas dari luar daerah yang datang kemudian membuat kegaduhan atau mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Ketapang. Siapa pun yang berada di sini harus bisa menghormati masyarakat dan menjaga ketertiban bersama," tegas Daniel.

Menurutnya, Kabupaten Ketapang harus tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan terbuka bagi semua kalangan. Namun, keterbukaan tersebut harus dibarengi dengan sikap saling menghargai serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Daniel juga menegaskan bahwa Laskar Jagadilaga bersama TBBR DPD Ketapang tidak menginginkan munculnya tindakan sepihak yang dapat memicu konflik maupun memperkeruh situasi keamanan daerah.

"Kami ingin Ketapang tetap kondusif. Jangan sampai ada tindakan atau kepentingan kelompok tertentu yang justru menimbulkan keresahan. Keamanan daerah merupakan tanggung jawab kita bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, Daniel mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pihak terkait untuk mengedepankan persatuan, menjaga komunikasi, serta menghindari segala bentuk provokasi.

"Kami bersama TBBR DPD Ketapang mengajak seluruh masyarakat untuk tetap bersatu dan menjaga suasana tetap sejuk. Mari kita rawat kedamaian dan jangan mudah terprovokasi oleh hal-hal yang bisa memecah belah masyarakat," tambahnya.

Ia berharap semangat kebersamaan dan toleransi terus terpelihara sehingga Kabupaten Ketapang senantiasa menjadi daerah yang aman, harmonis, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.***(red) 


Rabu, 11 November 2026

Bupati Alexander Wilyo Ajak Pers Kawal Pembangunan Ketapang, Ini Pesannya untuk AJK

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyampaikan sambutan dan arahan dalam pengukuhan pengurus Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK) periode 2026–2030 di Hall Borneo Hotel Ketapang, Rabu (11/11/2026).

Anantapost.com – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengajak seluruh insan pers memperkuat peran dalam mengawal pembangunan daerah. Pers diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga mampu menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Pesan tersebut disampaikan Alexander Wilyo saat menghadiri pengukuhan pengurus Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK) periode 2026–2030 yang dirangkai dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Hall Borneo Hotel Ketapang, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang mempererat sinergi antara insan pers dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, serta kalangan dunia usaha dalam mendukung kemajuan Kabupaten Ketapang.

Dalam FGD tersebut, Alexander Wilyo hadir sebagai narasumber bersama Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama, Ketua AJK Ahmad Sofi, Ketua Dewan Adat Dayak Ketapang Heronimus Tanam, dan Chief Affair Officer BGA Group, Proyatno.

Dalam kesempatan itu, Alexander menyampaikan penghargaan kepada pengurus AJK periode sebelumnya yang dinilai telah memberikan kontribusi melalui berbagai program dan kegiatan organisasi.

Ia juga menyampaikan selamat kepada jajaran pengurus baru di bawah kepemimpinan Ahmad Sofi, yang akrab disapa Afie.

Alexander berharap kepengurusan baru mampu melanjutkan program yang telah berjalan baik sekaligus memperluas kiprah organisasi agar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kami berharap di bawah kepemimpinan Pak Afie dan jajarannya bisa mempertahankan apa yang sudah dirintis. Program-program yang baik, yang sudah berkolaborasi dan memberikan dampak untuk Ketapang, tentu perlu dilanjutkan," ujarnya.

Ia juga berharap AJK semakin aktif mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan daerah.

"Ke depan, kami berharap AJK bisa lebih lama lagi, lebih nyata perannya, dan semakin memberikan dampak bagi kemajuan masyarakat Kabupaten Ketapang," tambahnya.

Menurut Alexander, keberadaan pers memiliki posisi penting dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap berbagai program dan kebijakan pembangunan pemerintah.
Karena itu, komunikasi yang terbuka dan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan media harus terus dipelihara.

Ia menegaskan, pembangunan Ketapang membutuhkan dukungan seluruh elemen, bukan hanya pemerintah. Keterlibatan dunia usaha, masyarakat adat, komunitas, serta insan pers menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kolaborasi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat merupakan bagian penting untuk menjaga stabilitas serta mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Ketapang," tegasnya.

Sementara itu, Ketua AJK periode 2026–2030, Ahmad Sofi atau Afie, menyebut jabatan yang dipercayakan kepadanya merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar sebuah kehormatan.
Ia menyadari kepemimpinan organisasi membawa tanggung jawab, baik kepada anggota maupun masyarakat.

"Alhamdulillah atas amanah ini. Ini bukan menjadi sebuah kebanggaan bagi saya pribadi, melainkan tanggung jawab besar. Sebab, ketika dipilih menjadi ketua, bukan hanya mempertanggungjawabkan di dunia, tetapi juga di akhirat," ungkap Afie.

Afie juga menyoroti tantangan jurnalistik yang semakin kompleks di tengah derasnya perkembangan informasi digital.

Menurutnya, tantangan wartawan saat ini bukan semata-mata mendapatkan informasi, melainkan memastikan kebenaran setiap informasi yang diterima sebelum disampaikan kepada publik.
Arus informasi yang begitu cepat menuntut jurnalis lebih teliti dalam melakukan verifikasi, terutama dalam membedakan fakta dengan berita bohong atau hoaks.

"Tantangan sekarang adalah bagaimana menyaring informasi yang begitu deras, serta membedakan mana yang hoaks dan mana yang fakta. Ini menjadi tanggung jawab kami di AJK untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai informasi yang benar," jelasnya.

Ia berharap hubungan baik dan kolaborasi yang telah terjalin dengan pemerintah daerah, perusahaan, pihak swasta, serta berbagai komunitas dapat terus diperkuat.

Dukungan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar program kerja AJK ke depan dapat berjalan dan memberikan manfaat lebih luas.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina AJK, Theo Bernadhi, mengingatkan bahwa pengukuhan pengurus baru harus menjadi awal penguatan organisasi, bukan hanya agenda seremonial.
Theo yang sebelumnya memimpin AJK selama dua periode, yakni 2019–2023 dan 2023–2026, berharap kepengurusan baru mampu menjaga komitmen serta menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

"Semoga momentum pengukuhan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial organisasi, tetapi menjadi titik awal bagi kawan-kawan untuk terus berkomitmen dan memberikan dampak positif terhadap daerah kita," tuturnya.

Ia juga berpesan agar seluruh pengurus memanfaatkan masa jabatan dengan menjalankan kegiatan yang bermanfaat dan semakin mendekatkan organisasi kepada masyarakat.

Menurut Theo, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya diukur dari masa kepemimpinan, tetapi juga dari kontribusi dan jejak positif yang ditinggalkan.

"Manfaatkan batas waktu ini untuk memberikan hal-hal positif. Sehingga ketika kita sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua maupun pengurus AJK, kita tetap dikenal masyarakat melalui kegiatan-kegiatan positif yang membuat kita semakin dekat dengan mereka," pesannya.

Menutup penyampaiannya, Theo turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama memimpin organisasi terdapat perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan.

Ia berharap solidaritas dan kebersamaan seluruh anggota AJK tetap terjaga serta menjadi modal penting dalam melanjutkan kontribusi organisasi bagi Kabupaten Ketapang.**(red) 


Senin, 09 November 2026

Lurah Sampit Tegaskan ASN Berikan Pelayanan Prima, Pungli Dilarang Keras

Lurah Sampit, S. Hadi, saat memimpin apel pagi dan memberikan arahan kepada ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberantas praktik pungutan liar (pungli).


Anantapost.com – Ketapang, Lurah Sampit, S. Hadi, S.ST., M.A.P., menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kelurahan Sampit agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan agar tren positif pelayanan yang selama ini telah terbangun tetap dipertahankan dan tidak boleh menurun.

Penegasan tersebut disampaikan Hadi saat memberikan amanat dalam apel pagi di halaman Kantor Kelurahan Sampit, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, pelayanan publik harus mengutamakan kepuasan masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran kelurahan diminta bekerja secara profesional, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik tanpa membebani masyarakat dengan biaya yang tidak semestinya.
"Tren pelayanan yang sudah baik harus kita jaga agar tidak mengalami penurunan. Bahkan, kalau bisa terus kita tingkatkan sehingga masyarakat semakin merasakan kualitas pelayanan yang diberikan," tegas Hadi.

Ia menjelaskan, kualitas pelayanan tersebut juga berkaitan erat dengan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh melalui penilaian responden atau warga penerima layanan di Kelurahan Sampit.

Hadi berharap masyarakat dapat memberikan penilaian secara objektif sebagai bahan evaluasi sekaligus bentuk apresiasi terhadap kinerja aparatur kelurahan.

Menurutnya, pelayanan yang diberikan secara gratis harus diimbangi dengan komitmen seluruh ASN untuk menjaga integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Selain peningkatan kualitas pelayanan, Hadi secara khusus mengingatkan seluruh pegawai agar tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam bentuk apa pun.
Ia menegaskan, upaya pemberantasan pungli melalui program Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) masih menjadi perhatian pemerintah sehingga tidak boleh ada praktik penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik.

"Saya tidak mau mendengar ada pungli di Kantor Kelurahan Sampit ini. Seluruh pegawai harus menjaga integritas dan memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.***(jok) 


Sabtu, 07 November 2026

Daniel: MABM Jangan Jadi Kendaraan Politik, Fokus Lestarikan Budaya Melayu

Ketua Laskar Jagadilaga Ketapang, Daniel, menyampaikan pandangannya menjelang pelaksanaan Musda MABM Kabupaten Ketapang.

Anantapost.com – Ketapang, Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Ketapang, Ketua Laskar Jagadilaga Ketapang, Daniel, menyuarakan harapan agar organisasi tersebut dipimpin sosok yang memiliki pemahaman kuat terhadap adat istiadat dan budaya Melayu.

Daniel menegaskan, Musda MABM harus berlangsung demokratis, mengedepankan persatuan, serta tetap berpedoman pada aturan organisasi. Namun, ia berharap aspirasi masyarakat Melayu turut menjadi pertimbangan dalam menentukan figur yang akan memimpin MABM ke depan.

Menurutnya, meskipun hak suara dalam Musda berada di tangan pengurus kecamatan dan pengurus DPD MABM, identitas serta komitmen terhadap kebudayaan Melayu juga perlu menjadi perhatian utama.

"Orang-orang Melayu tentu memiliki harapan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan MABM. Meski hak suara berada pada pengurus kecamatan dan DPD MABM, menurut saya, syarat utama menjadi pemimpin organisasi ini haruslah orang Melayu, bukan dari suku lainnya. Sebab, ini organisasi adat dan budaya Melayu," ujar Daniel.

Ia menilai, seorang ketua MABM harus benar-benar memahami adat istiadat, nilai-nilai, serta memiliki komitmen untuk merawat dan melestarikan kebudayaan Melayu.
Daniel menambahkan, setiap organisasi yang bergerak di bidang adat dan budaya semestinya memiliki perhatian terhadap identitas komunitas yang dinaunginya.

"Kalau organisasi yang mengurus adat dan budaya Melayu dipimpin oleh orang yang bukan berasal dari suku Melayu, tentu akan terasa berbeda. Pemahaman terhadap adat istiadat dan nilai-nilai budaya menjadi hal yang sangat penting. Saya rasa organisasi budaya lainnya juga memiliki prinsip yang sama, seperti MABT yang dipimpin saudara kita dari Tionghoa, IKBM dari Madura, dan DAD juga demikian," tegasnya.

Selain persoalan kepemimpinan, Daniel mengingatkan agar MABM tetap berada pada jalur perjuangan kebudayaan dan tidak terseret terlalu jauh ke dalam kepentingan politik praktis.

"MABM harus fokus mengurus adat istiadat dan budaya Melayu. Jangan sampai masuk terlalu jauh ke politik praktis. Kita ingin adat dan budaya Melayu tetap terjaga, terpelihara, serta bisa diwariskan kepada generasi mendatang," harapnya.

Ia berharap Musda kali ini tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperjuangkan kepentingan politik, melainkan menjadi momentum memperkuat persatuan masyarakat Melayu dan melahirkan pemimpin yang memiliki dedikasi terhadap organisasi.

"Jangan ada kelompok yang hanya memikirkan kepentingan politik sehingga orang yang bukan Melayu justru didorong menjadi Ketua MABM. Yang pasti, ketua MABM juga harus berani berkorban untuk organisasi, bukan hanya berharap semuanya dibantu oleh pemerintah," pungkas Daniel.***(red) 
Banner Promosi
Banner Promosi