Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

Advertisement

ARTIKEL 9-14 (6 artikel)

@anantapost2025

ARTIKEL

ARTIKEL SLIDE

Rabu, 07 Oktober 2026

Pemkab Ketapang Finalisasi Konflik PT RSM dan Warga, Ini Hasil Kesepakatannya

Pemkab Ketapang bersama PT RSM dan masyarakat Segar Wangi usai penandatanganan kesepakatan penyelesaian persoalan.

Anantapost.com
— Ketapang. Persoalan antara PT Raya Sawit Manunggal (RSM) dengan masyarakat Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, mulai menemukan jalan penyelesaian.
Pemerintah Kabupaten Ketapang memfasilitasi pertemuan final penyelesaian persoalan tersebut yang dipimpin langsung Bupati Ketapang Alexander Wilyo di Ruang Rapat Bupati, Selasa (6/10/2026).

Dalam pertemuan itu, PT RSM menyatakan kesanggupannya merealisasikan kebun plasma atau kemitraan seluas 50 hektare untuk masyarakat Desa Segar Wangi.
Tak hanya itu, perusahaan juga menyepakati penyediaan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 6 hektare untuk mendukung kepentingan Desa Segar Wangi.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut harus memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pihak perusahaan.

“Masalah kita sudah banyak, jadi yang ada ini kita selesaikan. Saya berharap hari ini semuanya final dan ada kesepakatan, sehingga ada kepastian dan tidak berlarut,” ujar Alexander.

Menurutnya, tambahan kebun plasma seluas 50 hektare merupakan bagian dari hasil proses mediasi yang sebelumnya dilakukan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Ia berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi solusi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi perusahaan.

“Yang penting hak masyarakat terpenuhi, hubungan tetap harmonis, perusahaan bisa bekerja dan berinvestasi dengan tenang, masyarakat juga mendapatkan manfaat,” katanya.

Alexander juga meminta realisasi TKD segera ditindaklanjuti. Selain itu, ia mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT RSM diarahkan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Segar Wangi.

Dalam rapat tersebut, manajemen PT RSM menyatakan komitmennya menjalankan kesepakatan terkait 50 hektare kebun plasma/kemitraan dan 6 hektare TKD.

Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Permasalahan PT Raya Sawit Manunggal dengan Masyarakat Desa Segar Wangi yang ditandatangani pada Selasa (6/10/2026).

Dengan adanya kesepakatan tersebut, Pemkab Ketapang berharap seluruh poin yang telah disepakati segera direalisasikan sehingga persoalan antara perusahaan dan masyarakat tidak kembali berlarut.***(jk) 

Sabtu, 03 Oktober 2026

Daniel Soroti Penggunaan Dana Karhutla Rp60 Miliar, Minta Bantuan Segera Disalurkan ke Daerah Terdampak

Daniel soroti transparansi anggaran karhutla Kalbar Rp60 miliar.

Anantapost.com – Anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat yang mencapai Rp60 miliar mulai menuai sorotan. Besarnya anggaran tersebut dinilai harus diikuti keterbukaan mengenai ke mana dan untuk apa dana tersebut digunakan, terutama bagi daerah yang mengalami dampak karhutla cukup parah.

Total dukungan anggaran tersebut terdiri dari Rp20 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dan Rp40 miliar bantuan pemerintah pusat. Anggaran itu ditempatkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perubahan APBD 2026.

Panglima Besar Laskar Jagadilaga, Daniel, mengatakan pihaknya akan ikut mengawal penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, pemerintah provinsi harus membuka secara terang kepada masyarakat mengenai mekanisme pengalokasian dan realisasi dana penanganan karhutla.

“Kami akan konsen mengawal persoalan ini. Gubernur harus transparan kepada masyarakat Kalbar mengenai alokasi dan penggunaan anggaran tersebut,” kata Daniel kepada wartawan, Sabtu (3/10/2026).

Daniel mengaku memperoleh informasi bahwa sejumlah kabupaten yang mengalami kebakaran cukup luas belum mendapatkan bantuan dari anggaran penanganan karhutla yang bersumber dari provinsi tersebut.

“Di antaranya Ketapang. Saya juga mendapat informasi Kabupaten Kayong Utara demikian. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah provinsi,” ujarnya.

Menurut Daniel, persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada pengumuman bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp60 miliar. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui bagaimana dana tersebut dibelanjakan, daerah mana yang menerima dukungan, bentuk bantuannya, serta berapa nilai yang telah direalisasikan.

“Jangan hanya menyebut ada anggaran Rp60 miliar. Publik harus tahu berapa yang sudah digunakan, untuk apa, dan daerah mana saja yang sudah menerima. Apalagi masyarakat di daerah terdampak membutuhkan penanganan nyata,” tegasnya.

Sementara itu, Pemprov Kalbar sebelumnya menyatakan dana Rp60 miliar tersebut diarahkan untuk berbagai kebutuhan penanganan karhutla, mulai dari operasi pemadaman, logistik, bahan bakar, pelayanan kesehatan, hingga sarana dan prasarana seperti pompa air, tangki, selang, sumur bor, alat pelindung diri dan kebutuhan pendukung lainnya.

Daniel meminta Gubernur Kalbar Ria Norsan segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai realisasi anggaran tersebut.

“Pemerintah provinsi tidak punya wilayah kerja langsung di setiap titik kebakaran seperti pemerintah kabupaten. Karena itu, kalau memang anggaran ini untuk penanganan karhutla, segera alokasikan kepada daerah yang benar-benar terdampak. Jangan menunggu terlalu lama,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat dilakukan secara hati-hati, transparan dan sesuai ketentuan.

“Jangan main-main dengan anggaran yang menyangkut hajat hidup masyarakat Kalbar. Kondisi masyarakat saat ini sudah sulit akibat dampak karhutla dan kabut asap,” ujar Daniel.

Daniel menegaskan Laskar Jagadilaga akan memantau penggunaan anggaran tersebut. Jika dalam proses pengelolaannya ditemukan dugaan pelanggaran hukum, pihaknya mengaku tidak akan tinggal diam.

“Kita akan kawal anggaran ini. Kalau kemudian ditemukan pelanggaran atau dugaan perbuatan melawan hukum, tentu akan kita bawa ke aparat penegak hukum, termasuk KPK jika memang masuk kewenangannya,” tegasnya.

Daniel kemudian mengingatkan Gubernur Ria Norsan agar persoalan anggaran karhutla tidak berkembang menjadi perkara hukum.

“Jangan sampai Gubernur berurusan dengan KPK lagi,” pungkasnya.

Sebagai konteks, Ria Norsan memang pernah diperiksa KPK pada 2025 dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah. Pemeriksaan tersebut tidak berkaitan dengan anggaran karhutla 2026.***(tim) 

Minggu, 13 September 2026

Bupati Alexander Wilyo Hadiri Acara Pisah Sambut Kapolres Ketapang

Poto bersama Bupati Ketapang dengan AKBP M. Harris dan AKBP Putra Pratama

Anantapost.com
— AKBP Putra Pratama, S.H., S.I.K., M.H. kembali menjejakkan kaki di Kabupaten Ketapang dengan tugas yang jauh berbeda.
Setelah pernah mengemban tugas sebagai Kasat Reskrim Polres Ketapang pada 2016–2017, perwira lulusan Akpol 2008 itu kini dipercaya memimpin Polres Ketapang sebagai Kapolres.
Putra menggantikan AKBP Muhammad Harris, S.H., S.I.K., M.I.K., CPHR yang mendapat amanah baru sebagai Irbid Irwasda Polda Metro Jaya.

Pergantian kepemimpinan tersebut diperkenalkan dalam acara Malam Kenal Pamit Kapolres Ketapang yang digelar di salah satu hotel di Ketapang, Jumat (11/9/2026) malam.
Dalam kesempatan itu, Putra langsung menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai salah satu pekerjaan yang harus segera ditangani.
Ia menegaskan, langkah awal yang dilakukan bukan hanya memadamkan api, tetapi juga memastikan asal-usul dan kepemilikan lahan yang terbakar.

“Dalam jangka pendek, bagaimana memadamkan api dan menginventarisasi lahan, siapa pemiliknya, termasuk HGU siapa,” kata Putra.

Menurut Putra, jabatan sebagai Kapolres Ketapang merupakan pengalaman pertamanya sebagai pimpinan kewilayahan. Sebelumnya, ia pernah bertugas di Bareskrim Polri dan menjadi Kasat Reskrim Polres Ketapang.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolsek Tambora.

Putra mengaku tidak pernah membayangkan akan kembali ke Ketapang, terlebih untuk memimpin institusi kepolisian di wilayah tersebut. Namun, setelah mendapat penugasan, ia menyatakan siap menjalankan amanah dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.

Ia bahkan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan masyarakat Ketapang.
Putra juga memastikan sejumlah program yang telah berjalan pada masa kepemimpinan Muhammad Harris akan tetap dilanjutkan.

“Saya akan melanjutkan program-program abang saya, Bang Muhammad Harris,” ujarnya.

Harris Tinggalkan Pesan Sinergi

Sementara itu, AKBP Muhammad Harris menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak selama 14 bulan dirinya memimpin Polres Ketapang.

Menurut Harris, berbagai persoalan yang muncul selama masa tugasnya dapat diselesaikan melalui kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh adat hingga pemerintah desa.

“Bukan kompetisi, tetapi saling bersinergi,” kata Harris.

Ia berharap pola kerja sama tersebut tetap dipertahankan di bawah kepemimpinan Putra Pratama.
Terlebih, persoalan karhutla masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama di sejumlah wilayah Kabupaten Ketapang.
Harris juga berpesan kepada Putra agar tidak bekerja sendiri ketika menghadapi persoalan di lapangan. Dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat dinilai penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban.

Bupati Sambut Kembalinya Putra

Bupati Ketapang Alexander Wilyo turut menyampaikan terima kasih atas pengabdian Muhammad Harris selama memimpin Polres Ketapang.
Kepada Putra Pratama, Bupati menyambut baik kembalinya perwira tersebut ke Ketapang.
Menurut Alexander, pengalaman Putra saat pernah bertugas sebagai Kasat Reskrim menjadi modal penting karena sudah mengenal karakter wilayah dan masyarakat Ketapang.

“Kami senang. Bapak sudah tahu Ketapang karena pernah bertugas di sini,” ujar Alexander.

Bupati berharap pergantian pimpinan di tubuh Polres Ketapang semakin memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.
Ia mengajak seluruh pihak membangun komunikasi serta semangat kebersamaan dalam menjaga Ketapang.

“Kita bangun semangat kekeluargaan. Ketapang rumah besar kita semua,” tegasnya.***(red) 

Rabu, 09 September 2026

KADIN-HIPMI Ketapang Salurkan 8.000 Liter Air Bersih, Warga Pesaguan Kanan: Bantuan Pertama Sejak Kekeringan

KADIN dan HIPMI Ketapang sedang menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Desa Pesaguan Kanan di tengah kemarau panjang.


Anantapost.com — Ketapang. Krisis air bersih akibat kemarau panjang terus dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kondisi tersebut mendorong Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Ketapang turun tangan membantu warga.

Kali ini, sebanyak 8.000 liter air bersih didistribusikan kepada masyarakat di RT 005/RW 003, Desa Pesaguan Kanan, Rabu sore (9/9/2026).

Puluhan warga sejak sore hari terlihat berdatangan ke titik pembagian air dengan membawa berbagai wadah, mulai dari drum hingga galon. Penyaluran berlangsung tertib dan bantuan dibagikan secara merata kepada warga yang membutuhkan.
Bagi masyarakat, bantuan tersebut menjadi angin segar di tengah kemarau yang telah berlangsung cukup lama.

Salah seorang warga, Atik (55), mengatakan persediaan air yang selama ini mereka kumpulkan dari hujan mulai habis. Kondisi itu semakin berat karena hujan disebut tidak turun selama lebih dari dua bulan.

"Alhamdulillah, sudah dua bulan tidak turun hujan dan stok air bersih kami sudah menipis. Berkat adanya bantuan air ini kami merasa sangat terbantu," ujar Atik.

Ia berharap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama kondisi kemarau masih berlangsung, terutama bagi warga yang kesulitan mendapatkan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Bantuan Pertama untuk Warga RT 005

Apresiasi juga disampaikan Ketua RT 005 Desa Pesaguan Kanan, Jalaludin (56). Menurutnya, bantuan dari KADIN dan HIPMI Ketapang sangat berarti bagi masyarakat di tengah keterbatasan sumber air.
Jalaludin bahkan menyebut bantuan tersebut merupakan distribusi air bersih pertama yang diterima wilayahnya sejak kekeringan melanda.

"Saya sangat berterima kasih kepada KADIN dan HIPMI Ketapang atas bantuannya. Ini merupakan bantuan air bersih pertama yang datang ke RT kami semenjak kekeringan terjadi," kata Jalaludin.

Ia berharap kepedulian dari dunia usaha tersebut dapat terus berlanjut sehingga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau bisa terbantu.

Sasar Wilayah Kekeringan Terparah

Aksi sosial KADIN dan HIPMI Ketapang ini menyasar sejumlah kawasan yang mengalami dampak kekeringan cukup parah, khususnya wilayah pesisir Kabupaten Ketapang.

Penyaluran air bersih sebelumnya juga telah dilakukan di sejumlah desa lainnya. Di antaranya Desa Sungai Putri, Tanjong Baik Budi, Desa Tolak, dan Negeri Baru.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian dunia usaha dalam membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau panjang, sekaligus meringankan beban warga yang mengalami keterbatasan air bersih.
Di tengah kondisi cuaca yang masih kering, distribusi air bersih diharapkan dapat menjadi solusi sementara bagi masyarakat hingga hujan kembali turun dan sumber air warga kembali terisi.***(jok) 


Bantuan Rp20 Miliar Mengalir ke Ketapang untuk Perkuat Penanganan Karhutla

Pemkab Ketapang laksanakan rapat kerja dengan menhut Raja Juli

Anantapost.com — Ketapang. Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni menyebut jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Ketapang terus menurun. Hingga Senin malam, tercatat tersisa 13 hotspot.

Hal itu disampaikan Raja Juli usai memimpin rapat koordinasi penanganan Karhutla bersama Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan Forkopimda di Kantor Bupati Ketapang, Selasa (8/9/2026) malam.
Sebelum rapat, Menhut bersama Bupati dan jajaran terkait meninjau langsung sejumlah lokasi Karhutla.

“Dari data yang ada per malam tadi, hotspot di Ketapang terus turun. Berkat kerja sama seluruh pihak, sekarang tinggal 13 hotspot,” kata Raja Juli.

Meski menurun, ia meminta seluruh pihak tidak lengah dan terus melakukan pemadaman hingga seluruh titik api benar-benar terkendali.

Menhut juga mengungkapkan, Presiden RI telah memberikan bantuan sebesar Rp20 miliar kepada Pemkab Ketapang untuk mendukung mitigasi dan penanganan Karhutla.

“Bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar sudah ditransfer ke Pemda,” ungkapnya.

Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat kebutuhan penanganan, termasuk peralatan pemadaman, alat pelindung diri, pompa air, nozzle hingga mendukung operasional petugas dan relawan.

Raja Juli juga menegaskan penegakan hukum harus dilakukan terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran, termasuk korporasi.

“Hukum tidak boleh tajam ke bawah hanya kepada masyarakat, tetapi juga harus berani tajam ke atas kepada pihak korporasi,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan penanganan Karhutla telah dilakukan bersama TNI, Polri, Manggala Agni, masyarakat, perusahaan dan berbagai pihak selama lebih dari dua bulan.
Menurut Alexander, tantangan terbesar berada di kawasan gambut yang sulit dipadamkan karena kedalaman gambut dan keterbatasan sumber air.

Sementara untuk kebakaran di wilayah tanah mineral yang sulit dijangkau melalui jalur darat, Pemkab Ketapang mengusulkan dukungan water bombing.

“Tadi saya sampaikan kepada Menteri Kehutanan dan pihak BNPB bahwa water bombing akan lebih efektif untuk daerah mineral dibandingkan daerah gambut,” ujar Alexander.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat, termasuk kemungkinan pelaksanaan modifikasi cuaca apabila kondisi memungkinkan.

“Mudah-mudahan situasi Karhutla semakin membaik di Ketapang dan kita bisa kembali normal,” pungkasnya.***(red) 

Menteri Kehutanan Turun ke Ketapang, Hotspot Karhutla Anjlok dari 85 Jadi 13 Titik

Menhut RI Raja Juli terlihat poto bersama Bupati Ketapang di lokasi Karhutla. 

Anantapost.com - Ketapang. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Ph.D., turun langsung ke Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Selasa (8/9/2026). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berjalan optimal sekaligus memberi dukungan kepada petugas yang masih berjibaku di lapangan.
Dalam kunjungannya, Menhut berdialog dengan tim pemadam, memantau kondisi Karhutla, serta mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi, khususnya kebakaran di kawasan lahan gambut.
Raja Juli mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama TNI-Polri, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, relawan dan masyarakat.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Ketapang, jajaran TNI-Polri, Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api. Kita melihat teman-teman berjibaku di lapangan,” kata Raja Juli.

Ia menyebut penanganan Karhutla menunjukkan perkembangan positif. Jumlah hotspot di Ketapang yang sebelumnya mencapai 85 titik turun menjadi 13 titik.

“Ketapang masih yang paling tinggi, hari ini 13 titik api atau hotspot, tetapi luar biasa penurunannya dibandingkan kemarin yang mencapai 85 titik,” ujarnya.

Menurutnya, penanganan Karhutla di lahan gambut bukan perkara mudah. Api dapat kembali muncul dari dalam tanah dan merembet ke lokasi lain meski permukaan terlihat telah padam.

Raja Juli juga menegaskan pentingnya Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Menurutnya, operasi yang kembali diintensifkan pada 4-8 September turut membantu memunculkan hujan di sejumlah wilayah.

“Alhamdulillah, meskipun belum hujan deras, kita melihat ada rintik-rintik hujan. Ini adalah hasil OMC yang kita intensifkan kembali,” katanya.

Menhut sekaligus mengingatkan masyarakat dan korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih di tengah kondisi cuaca yang masih kering.

“Saya mengimbau kepada masyarakat, baik petani maupun korporasi, untuk tidak membakar lahan. Jangan cederai masyarakat dengan cara membakar lahan,” tegasnya.

Bupati: Dukungan Pusat Sangat Berarti

Bupati Ketapang Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menyambut baik kehadiran Menteri Kehutanan. Ia menilai perhatian langsung Pemerintah Pusat menjadi tambahan kekuatan bagi tim di lapangan.

“Saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas kehadiran Bapak Menteri Kehutanan beserta jajaran. Selama lebih dari dua bulan, Pemkab Ketapang bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pelaku usaha dan masyarakat telah berjuang bahu-membahu menahan laju kebakaran,” ujar Alexander.

Menurutnya, kondisi geografis Ketapang menjadi salah satu tantangan utama. Kebakaran terjadi di kawasan gambut, sementara sejumlah titik berada jauh di pedalaman dengan akses dan sumber air yang terbatas.
Karena itu, Alexander berharap dukungan Pemerintah Pusat terus diperkuat, terutama melalui water bombing dan OMC.

“Kami memandang dukungan water bombing sangat penting, terutama di kawasan yang sulit dijangkau. Di sisi lain, Operasi Modifikasi Cuaca juga sangat membantu mempercepat pemulihan situasi,” katanya.

Kunjungan Menteri Kehutanan menjadi suntikan semangat bagi petugas yang telah bekerja selama lebih dari dua bulan. Pemerintah daerah menegaskan penanganan Karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha hingga masyarakat.

Dengan dukungan Pemerintah Pusat dan kerja bersama seluruh elemen, pengendalian Karhutla di Ketapang diharapkan semakin optimal hingga seluruh titik api benar-benar dapat dipadamkan.***(red) 

Selasa, 08 September 2026

Kemarau Melanda, Laskar Jagadilaga Ketapang Turun Salurkan Air Bersih ke Warga Mulia Baru

Laskar Jagadilaga Ketapang menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Kelurahan Mulia Baru, Delta Pawan, di tengah dampak musim kemarau.

Anantapost.com - Ketapang. Musim kemarau mulai berdampak pada kebutuhan air bersih warga. Melihat kondisi tersebut, Laskar Jagadilaga Ketapang turun langsung membantu masyarakat dengan mendistribusikan air bersih ke warga Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Selasa (8/9/2026).

Aksi kemanusiaan tersebut dipimpin langsung Panglima Besar Laskar Jagadilaga Ketapang, Daniel. Bantuan air bersih disalurkan secara langsung ke kawasan permukiman warga yang terdampak kekeringan.
Daniel mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan empati Laskar Jagadilaga terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan di tengah musim kemarau.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Ketika warga membutuhkan bantuan, kami berupaya hadir dan mengambil bagian sesuai kemampuan yang kami miliki,” tegas Daniel, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, persoalan kebutuhan air bersih tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian berbagai elemen masyarakat.
Karena itu, Laskar Jagadilaga berkomitmen untuk mengambil bagian dalam membantu warga, terutama ketika kebutuhan dasar seperti air bersih mulai sulit diperoleh.

Gotong Royong Hadapi Kekeringan
Koordinator Aksi, Panglima Muda Hj. Salman alias Bacok, mengatakan penyaluran air bersih tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung permukiman warga.
Ia menyebut aksi tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata semangat gotong royong untuk membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau.

“Melalui aksi sosial ini, Laskar Jagadilaga Ketapang berharap bantuan yang diberikan dapat membawa manfaat langsung kepada masyarakat yang terdampak kekeringan,” ujar Salman.

Ia menambahkan, bantuan air bersih diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan harian warga, sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan kekeringan membutuhkan kepedulian bersama.

Laskar Jagadilaga Ketapang berharap aksi tersebut dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong lebih banyak pihak untuk ikut bergerak membantu warga yang terdampak musim kemarau.

Di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung, distribusi air bersih menjadi salah satu langkah cepat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.***(jok) 
Banner Promosi
Banner Promosi